PENTINGNYA MENINGKATKAN SKRINING PADA PASIEN, PENGUNJUNG DAN PETUGAS YANG MASUK UPTD RSJD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI MASA PANDEMI COVID-19

Penyakit Coronavirus Disease 19 (COVID-19) merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona jenis baru (SARS-CoV-2), yang merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini pertama kali teridentifikasi di Wuhan-China pada bulan Desember tahun 2019 dan kemudian dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO pada 30 Januari 2020 hal ini diambil setelah hampir dua bulan virus ini mewabah serta sudah menyebar luas ke banyak negara.
Di Indonesia sendiri pertama kali teridentifikasi COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan pada tanggal 10 April 2020 penyebarannya telah meluas ke 34 provinsi di Indonesia. Karena penyebaranya yang sangat cepat secara nasional melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 yang diperbarui melalui Keputusan nomor 13 A Tahun 2020 telah ditetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Selanjutnya, dengan memperhatikan eskalasi kasus dan perluasan wilayah yang terdampak, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.
Penyebaran yang begitu cepat keseluruh wilayah Indonesia mendorong pemerintahan untuk berupaya mengendalikan penyebaran SARS-COV-2 agar tidak memperburuk keadaan. Salah satu upaya yang diambil pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
Pelaksanaan peraturan tersebut diturunkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

Dalam pelaksanaan PSBB dilakukan hampir di kota-kota besar di Indonesia, kegiatan PSBB adalah untuk menegaskan kembali tentang pembatasan-pembatasan aktivitas sosial orang per orang yang sangat memungkinkan terjadinya penularan dengan waktu penerapan bervariasi tergantung jumlah kasus infeksi dan kebijakan daerah. Masyarakat juga dihimbau agak tadak beraktivitas diluar Rumah serta tidak boleh bepergian, termasuk ke fasilitas kesehatan kecuali jika sangat memerlukannya.
Dengan adanya pembatasan ini, semua fasilitas baik umum, pelayanan masyarakat dan pemerintahan menurunkan layananya. Layanan kesehatan pun mengalami dampak sehingga mengurangi layanan kesehatan untuk pasien umum (pasien non COVID-19) agar fokus dalam memberikan layanan pandemi COVID-19 serta untuk mengurangi risiko penularan di fasilitas kesehatan. Tidak dapat dipungkiri keadaan ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat terutama pada sektor perekonomian. Dikarenakan memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian maka, pemerintah Indonesia berusaha mencari alternatif dengan melakukan relaksasi PSBB secara bertahap untuk bisa menyelamatkan ekonomi. Inisiatif inilah yang lebih dikenal dengan masa adaptasi kebiasaan baru atau New Normal.
Masa adaptasi kebiasaan baru atau New Normal diartikan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. Kaitannya dengan situasi pandemik COVID-19, masa adaptasi kebiasaan baru dapat didefinisikan sebagai suatu tatanan baru yang memungkinkan masyarakat hidup “berdampingan” dengan COVID-19, yakni masyarakat dapat melakukan kegiatan seperti biasa namun dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada (menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga jarak, mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan lainnya) guna menghindari penularan dan penyebaran virus.
Pelayanan kesehatan sebagai sektor yang paling terdampak oleh situasi pandemik yang terjadi saat ini, oleh karena itu UPTD RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus bersiap untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Rumah Sakit harus mulai memikirkan langkah yang akan diambil untuk tetap merawat pasien namun di saat bersamaan juga memberikan perlindungan kepada seluruh karyawan Rumah Sakit dengan risiko penularan seminimal mungkin, sehingga disebut sebagai balancing act.
Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu menjadi harapan dan tujuan utama dari masyarakat/pasien, petugas kesehatan, pengelola dan pemilik Rumah Sakit serta regulator.

UPTD RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan pelayanan kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru tentunya akan sangat berbeda dengan keadaan sebelum terjadi COVID-19. Agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan bermutu banyak hal yang harus dilakukan pihak Rumah Sakit.
Rumah Sakit perlu menyiapkan prosedur keamanan yang lebih ketat dimana Protokol PPI diikuti sesuai standar. Prosedur penerimaan pasien harus mengalami perubahan termasuk penggunaan masker secara universal, prosedur skrining yang lebih ketat, pengaturan jadwal kunjungan, dan pembatasan pengunjung/pendamping pasien bahkan pemisahan pelayanan untuk pasien yang terindikasi COVID-19 dan non COVID-19.
COVID-19 memiliki tanda dan gejala yang umum terjadi pada penderita yang terinfeksi COVID-19 seperti, timbul adanya gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, hilangnya fungsi penciuman dan sesak napas hingga pada kasus yang berat menimbulkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian.
Manifestasi klinis pada penderita COVID-19 muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah terjadi pajanan.

Hingga saat ini masih diyakini bahwa transmisi penularan COVID-19 adalah melalui droplet dan kontak langsung, kecuali bila ada tindakan medis yang memicu terjadinya aerosol (misalnya resusitasi jantung paru, pemeriksaan gigi seperti penggunaan scaler ultrasonik dan high speed air driven, pemeriksaan hidung dan tenggorokan, pemakaian nebulizer dan pengambilan swab) dimana dapat memicu terjadinya resiko penularan melalui airborne.
Namun dalam menegakan diagnosa tidak cukup hanya melihat tanda dan gejala semata, melainkan ditentukan dengan pemeriksaan penunjang medis (Laboratorium, Radiologi dan Test Rapid COVID-19). Pemeriksaan penunjang bagi pasien baru masuk Rumah Sakit sangat diperlukan karena menentukan dalam penegakan diagnosa dan penanganan, tindakan cepat pemeriksaan penunjang dapat juga menekan penyebaran penyakit menular yang dibawa oleh pasien. Maka dalam mengidentifikasi penyakit yang menjadi indikator kunci adalah kapasitas pengujian pemeriksaan penunjang yang memadai dan memiliki strategi pengujian yang jelas untuk mengidentifikasi kasus secara cepat dan tepat.
Skrining adalah suatu upaya dalam menduga ciri-ciri suatu penyakit atau kelainan yang belum diketahui dengan cara menguji, memeriksa atau prosedur lain yang dapat dilakukan dengan cepat (US Comission on Chronic Illnes,1951) atau skrining adalah pemeriksaan orang-orang asimptomatik untuk mengklasifikasikan mereka ke dalam kategori yang diperkirakan mengindap atau tidak mengindap penyakit yang menjadi obyek skrining.
Skrining COVID-19 pada pasien baru masuk Rumah Sakit merupakan proses penapisan pasien di mana seorang individu dievaluasi dan disaring menggunakan kriteria berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang, gejala dan riwayat epidemiologis, untuk menentukan pasien tersebut masuk ke dalam kategori dicurigai COVID-19 atau bukan.

Pentingnya melakukan Skrining COVID-19 pada pasien baru masuk Rumah Sakit:
 Memudahkan dalam memisahkan pasien yang dicurigai COVID-19 dengan pasien non COVID-19.
 Mengurangi pajanan untuk pasienlain, pengunjung dan petugas Rumah Sakit.
 Membantu mencegah penyebaran penyakit di dalam fasilitas kesehatan.
 Memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai pedoman penggunaan APD.

Skrining hendaknya dilakukan pada semua orang yang mengunjungi Rumah Sakit (pasien, keluarga pasien, petugas Rumah Sakit atau pengunjung Rumah Sakit lainnya), dengan pelaksanaan Skrining yang berbeda disesuaikan dengan keperluan dan tujuan dilakukan Skrining. Contoh Skrining pasien yang akan menjalani perawatan tentu berbeda dengan keluarga yang mengantar pasien.
Langkah-langkah yang dilakukan pada saat skrining Pasien, Pengunjung dan petugas adalah:
1) Diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 s/d 60 detik atau dengan hand sanitizer selama 20 s/d 30 detik.
2) Semua Pasien, Pengunjung dan Petugas WAJIB menggunakan masker.
3) Penilaian cepat (quick assessment COVID-19):

 Pengecekan suhu badan dengan menggunakan thermal gun.
 Pertanyaan sederhana:
 Gejala klinis: demam (suhu badan > 38o C) atau riwayat demam dan gejala gangguan pernafasan (batuk, sesak nafas, nyeri tenggorokan).
 Riwayat epidemiologis:

1) Dalam 14 hari sebelum gejala klinis muncul pasien melakukan perjalanan atau tinggal di daerah/negara yang terjangkit COVID-19.
2) Dalam 14 hari sebelum gejala muncul ada riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19.
3) Dalam 14 hari sebelum timbulnya gejala klinis pasien yang tinggal wilayah/ negara terjangkit COVID-19 di melakukan kontak langsung dengan orang yang demam atau mengalami gangguan pernapasan.
4) Kontak erat

 Riwayat pemeriksaan tes COVID-19 sebelumnya (jika ada).
 Seseorang suspek COVID-19 bila dari hasil penilaian cepat didapatkan memenuhi minimal satu kriteria riwayat epidemiologis dan/atau gejala klinis.
4) Proses skrining tetap harus memperhatikan jarak antar individu >1 meter.
5) Bila dari hasil skrining pasien, pengunjung dan petugas Rumah Sakit dicurigai COVID-19 maka pasien, pengunjung dan petugas Rumah Sakit tersebut diarahkan ke fasilitas triase COVID-19 untuk dilakukan tindakan selanjutnya.
6) Bila dari hasil skrining pasien, pengunjung dan petugas Rumah Sakit tidak memenuhi kriteria kecurigaan COVID-19, maka bisa langsung ke tempat yang ingin dituju.
7) Bila dari hasil skrining pasien tidak memenuhi kriteria kecurigaan COVID-19 maka langsung diarahkan untuk lanjut ke triase IGD atau poliklinik rawat jalan non COVID.
8) Bagi pasien dalam keadaan gawatdarurat yang tidak memungkinkan dilakukan skrining, maka pasien tersebut dikelompokan ke dalam pasien suspek COVID-19 sampai dapat dibuktikan hasilnya negatif.
9) Bangunan untuk tempat skrining dapat berupa bangunan sementara, bangunan yang sudah ada, atau tenda sederhana. Untuk tempat skrining harus dipastikan memiliki ventilasi alami yang memadai.
10) Lokasi tempat skrining:

 Pastikan lokasi sedekat mungkin dengan pintu masuk utama Rumah Sakit (IGD maupun rawat jalan) guna memusatkan semua pintu masuk.
 Pastikan akses yang baik untuk pasien, pengunjung dengan keamanan yang terjamin.
 Upayakan lokasi skrining cukup luas untuk menghindari antrian.
 Alur semua pasien dan pengunjung yang mengakses bersifat satu arah.

Sumber:
Kementerian Kesehatan RI.2020. Pedoman Teknis Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Jakarta.
Kementerian Kesehatan RI.2020. Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas pada masa Pandemi COVID-19. Jakarta.
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A.2020. Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Jakarta.
Keputusan Presiden Nomor 12.2020. Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 21.2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Jakarta.
Keputusan Presiden Nomor 11.2020. Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, Jakarta.

Penulis: 
Mahmudah, S. Kep, Ners
Sumber: 
Perawat Rumah Sakit Jiwa Daerah

Artikel

05/05/2021 | Ns. Sari Anggun Feby Royanti, S. Kep
03/05/2021 | Enser Rovido, S. Kep, Ners
03/05/2021 | Mita Octarina, M.Psi., Psikolog
30/06/2016 | Wieke Erina Ariestya, S.Kep.Ners
02/02/2017 | Muhammad Isnaini.S.Kep
10/10/2018 | Emanuel Triwisnu Budi, AMK

ArtikelPer Kategori