Rekam Medis Alat Perlindungan dan Kepastian Hukum

Sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit memiliki fungsi utama memberikan perawatan dan pengobatan yang sempurna kepada pasien baik pasien rawat inap, rawat jalan maupun gawat darurat. Pimpinan sarana kesehatan bertanggungjawab atas mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Tanggung jawab utama atas kelengkapan pengisian rekam medis terletak pada dokter yang merawat. Keakuratan dan kelengkapan data rekam medis pasien harus dipelajari, dikoreksi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat. Disamping itu profesi Perekam Medis bertanggung jawab atas pengelolaan rekam medis yang profesional dengan selalu memonitor kelengkapan pengisian, mengusahakan agar penatalaksanaan rekam medis sesuai dengan standar serta menganalisis rekam medis secara kualitatif dan kuantitatif dalam rangka memberikan masukan bagi pengendalian mutu layanan medis. Dan tak terlepas juga tanggung jawab staf medis yang memiliki peranan penting didalam suatu rumah sakit karena secara langsung staf medis tersebut dapat menentukan kualitas pelayanan dari rumah sakit kepada pasien.

Rekam medis memberikan gambaran tentang standar mutu pelayanan yang diberikan oleh sarana pelayanan kesehatan maupun oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Berkas rekam medis juga menyediakan data untuk membantu melindungi kepentingan hukum pasien, dokter dan penyedia sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan alat bukti baik bagi pasien maupun bagi rumah sakit dan dokter di depan sidang pengadilan, karena rekam medis berisikan tentang siapa, kapan, bagaimana, tindakan medik itu berlangsung. Dengan demikian, suatu rekam medis memberikan jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka menegakan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakan keadilan.

Informasi medis yang terdapat dalam berkas rekam medis dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait antara lain asuransi, pasien atau keluarga pasien, rumah sakit yang menjadi tempat rujukan, dokter lain yang merawat pasien, kepolisian dan untuk keperluan pengadilan. Pemberian informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku, informasi medis dapat diberikan apabila pasien menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai dirinya, hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh.

Orang-orang yang membawa surat kuasa ini harus menunjukkan tanda pengenal yang sah kepada pimpinan rumah sakit, sebelum mereka diijinkan meneliti isi rekam medis yang diminta. Badan-badan pemerintah seringkali meminta informasi rahasia tentang pasien.

Ketentuan-ketentuan berikut secara umum dijadikan pedoman bagi rumah sakit pada umumnya dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya :

  1. Setiap informasi yang bersifat medis yang dimiliki RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak boleh disebarkan oleh pegawai RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecuali bila ada Direktur Utama mengizinkan.
  2. Dokter tidak boleh memberikan persetujuan kepada perusahaan asuransi atau badan lain untuk memperoleh rekam medis.
  3. Badan-badan sosial boleh mengetahui isi data sosial dari rekam medis, apabila mempunyai alasan-alasan yang sah untuk memperoleh informasi, namun untuk data medisnya tetap diperlukan surat persetujuan dari pasien yang bersangkutan.
  4. Permohonan pasien untuk memperoleh informasi mengenai catatan dirinya diserahkan kepada dokter yang merawatnya.
  5. Permohonan permintaan informasi harus secara tertulis, permohonan informasi secara lisan sebaiknya ditolak.
  6. Informasi rekam medis hanya dikeluarkan dengan surat kuasa yang ditandatangani dan diberi tanggal oleh pasien atau walinya. Surat kuasa juga hendaknya ditandatangani dan diberi tanggal oleh orang yang mengeluarkan informasi medis seorang pasien dan disimpan dalam rekam medis.
  7. Rekam medis yang asli tidak boleh dibawa keluar  RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecuali bila atas permintaan pengadilan dengan surat kuasa khusus tertulis dari Direktur Utama RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  8. Dengan persetujuan Direktur Utama RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemakaian rekam medis untuk keperluan penelitian atau riset diperbolehkan. Mereka yang bukan dari staf medis RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila ingin melakukan riset harus memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Utama RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  9. Rekam medis tidak boleh diambil dari tempat penyimpanan untuk dibawa ke unit kerja lain kecuali jika diperlukan untuk transaksi dalam kegiatan pelayanan.
  10. Bila suatu waktu rekam medis diminta untuk dibawa ke pengadilan segala ikhtiar hendaklah dilakukan supaya pengadilan menerima salinan/fotocopy rekam medis yang dimaksud. Apabila hakim minta yang asli tanda terima harus diminta dan disimpan difolder sampai rekam medis yang asli tersebut kembali.
  11.   Pengesahan untuk memberikan informasi hendaklah berisi indikasi mengenai periode-periode perawatan tertentu. Surat kuasa/persetujuan itu hanya berlaku untuk informasi medis termasuk dalam jangka waktu/tanggal yang ditulis didalamnya.
  12. Informasi boleh diberikan kepada rumah sakit lain tanpa surat kuasa yang ditandatangani oleh pasien berdasarkan permintaan dari rumah sakit yang menerangkan bahwa pasien sekarang dalam perawatan mereka.

            Penataan rekam medis sebagai sarana perlindungan hukum terhadap rumah sakit, dokter, dan pasien berpegang kepada garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan dari pembangunan hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila yang telah diselaraskan dengan paradigma baru dalam penanganan masalah kesehatan dan kemudian dijabarkan dalam UU Kesehatan, UU Kedokteran, UU Rumah Sakit, dan Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, dimana terlihat bahwa rekam medis dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap rumah sakit, dokter, dan pasien manakala terjadi konflik hukum dalam sistem pemeliharaan dan pelayanan kesehatan yang melibatkan ketiga pihak tersebut.

Referensi : Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis RS Jiwa Daerah Prov Bangka Belitung

Penulis: 
Sri Chandra Dewi, SKM

Artikel

13/01/2022 | Roesmala Dewi,AMK
29/12/2021 | Novariani, S.Si, Apt
29/12/2021 | Novariani, S.Si, Apt
30/06/2016 | Wieke Erina Ariestya, S.Kep.Ners
10/10/2018 | Emanuel Triwisnu Budi, AMK
02/02/2017 | Muhammad Isnaini.S.Kep

ArtikelPer Kategori