PROGRAM REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN THERAPEUTIC COMMUNITY (TC) DAN DUAL DIAGNOSIS

Angka kejadian dan kasus penggunaan narkotika serta permasalahan yang timbul dari pemakaian narkotika semakin meluas dan meningkat setiap tahun. Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia didapatkan bahwa prevalensi penyalah guna narkotika meningkat tiap tahunnya. Dari tahun ke tahun terlihat, prevalensi penyalah guna narkotika mengalami peningkat serta diprediksikan akan tetap meningkat. Pengguna narkotika dunia pada saat ini diperkirakan mulai dari usia 0 tahun – 70 tahun dengan penggunaan secara langsung maupun tidak langsung dan pengguna dengan pecandu berat. Pengguna langsung narkotika yaitu pengguna yang mengetahui bahwa yang dikomsumsi adalah narkotika, sedang pengguna tidak langsung adalah pengguna tidak mengetahui bahwa yang digunakan adalah narkotika contoh: anak-anak atau balita yang diberikan narkotika.

Pecandu berat merupakan pengguna yang telah ketergantungan terhadap narkotika. Semakin maraknya penyalah guna narkotika dan semakin dini penggunanya, membuat panik setiap negara di dunia. Setiap negara berupaya dan bekerja keras dalam mengatasi permasalahan ini. Segala upaya dilakukan agar dapat menekan angka kejadian penyalahgunaan narkotika. Sebagai upaya penanganan permasalahan tersebut, beberapa negara di dunia termasuk negara Indonesia telah menerapkan penanganan masalah narkoba melalui pendekatan keseimbangan supply dan demand dengan cara pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, dan pemberian layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Menurut tingkat penggunaannya, pengguna narkotika dapat digolongkan menjadi pengguna korban pakai, coba pakai, teratur pakai (situasional) (5 s.d 49 kali menggunakan dalam setahun terakhir), pecandu bukan suntik, pecandu suntik. Dalam penanganan masalah narkoba dan pemberiaan layanan rehabilitasi negara Indonesia mengaturnya dalam UU dan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Idonesia dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melibatkan berbagai intansi Pemerintah maupun suwasta. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ada yang perlu di rehabilitasi dan ada yang hanya memerlukan intervensi (rawat jalan). Namun demikian, tidak semua pecandu mendapatkan akses layanan dan terapi rehabilitasi yang dibutuhkan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dimana, menggerakkan pemerintah maupun masyarakat dalam penyediaan layanan rehabilitasi bukan merupakan perkara yang mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kegiatan untuk mendorong terutama pihak pemerintah dalam penyediaan layanan rehabilitasi tersebut. Salah satu upaya dengan kegiatan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.

Pembahasan mengenai rehabilitasi dalam berbagai buku teori tentang gangguan penyalahgunaan narkotika, istilah rehabilitasi medis dan sosial tidak dikenal. Namun yang dikenal adalah terapi dan rehabilitasi (treatment and rehabilitation). Sedangkan dalam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membagi rehabilitasi menjadi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, berdasarkan pada tuugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, penggunaan istilah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial masih terus digunakan hingga saat ini, sekalipun pada praktiknya satu sama lain saling melengkapi, dimana penyelenggaraan rehabilitasi medis biasanya menerapkan pula intervensi psikososial, sementara penyelenggaraan rehabilitasi sosial seringkali membutuhkan rujukan medis. Penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika salah satunya yaitu dengan therapeutic community.

Dokumentasi ilmiah menunjukkan bahwa penyelenggaraan program rehabilitasi dengan pendekatan therapeutic community (dikenal dengan singkatan TC) pada awalnya diterapkan pada pusat perawatan psikiatrik terhadap pasien-pasien yang mengalami gangguan kejiwaan di Inggris di awal tahun 50an. Pendekatan ini beberapa tahun kemudian juga diterapkan pada program terapi rehabilitasi terhadap pecandu-pecandu narkotika di Amerika Serikat. Sekalipun tidak jelas keterkaitan antara TC pada perawatan psikiatrik di Inggris dengan TC pada perawatan adiksi di Amerika Serikat, namun terdapat berbagai kesamaan filosofi dan pendekatan. Program TC bagi masalah ketergantungan narkoba di Indonesia berlangsung sejak tahun 1997, yang diinisiasi oleh keluarga pecandu. Keikutsertaan pemerintah dalam penyelenggaraan program TC ini dimulai oleh Kementerian Sosial pada tahun 1999 - 2000 yang bekerjasama dengan Yayasan Titihan Respati dan RS Ketergantungan Obat dalam hal pelatihan, penyusunan pedoman dan juga penerapan program di salah satu Panti Rehabilitasi Sosial yang dimiliki Kementerian Sosial.

Pendekatan dasar TC adalah melakukan terapi terhadap kondisi individu secara menyeluruh dengan menggunakan kekuatan komunitas sebaya. Tidak hanya masalah ketergantungan narkoba semata-mata yang dituju dalam program terapi, melainkan juga masalah-masalah yang terkait dengan keluarga, pendidikan, keterampilan kerja dan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa. Pendekatan ini mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Bila awalnya dijalankan selama 2 – 3 tahun, pada prakteknya kemudian berjalan 12 – 18 bulan. Sejak beberapa belas tahun belakangan ini, karena karakteristik residen, realitas klinis serta biaya rehabilitasi yang relatif mahal, program TC secara global kemudian menjadi lebih pendek (3, 6 dan 12 bulan). Karakteristik residen yang menjadi kendala untuk mengikuti program TC yang bersifat jangka panjang diantaranya adalah status sebagai orangtua tunggal dan pencari nafkah atau status sebagai pekerja tetap pada suatu perusahaan/institusi formal. Realitas klinis yang menghambat penyelenggaraan TC jangka panjang diantaranya adalah biaya rehabilitasi kita ketahui bersama tergolong mahal, di Indonesia sekitar lebih dari Rp. 2.500.000,- per bulan, yang tentu saja memberatkan bagi kebanyakan penduduk Indonesia,

selain itu fakta bahwa sebagian pecandu juga mengalami komplikasi fisik maupun mental, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk ikut serta dalam kegiatan TC sehari-hari. TC dan Dual Diagnosis Sebagian pecandu narkoba mengalami gangguan/penyakit kejiwaan, baik yang merupakan kondisi yang telah dialami sebelum perilaku kecanduannya, maupun kondisi yang dialami akibat penggunaan narkobanya. Keadaan dimana pecandu mengalami ketergantungan narkoba sekaligus mengalami gangguan/masalah kejiwaan disebut sebagai dual diagnosis. Perlu dibedakan antara gangguan kejiwaan yang memang sudah ada sebelum menggunakan Narkoba kemudian dipicu oleh penggunaan narkobanya, dengan gangguan jiwa yang semata-mata merupakan efek samping penggunaan narkobanya. Hal ini terkait dengan rencana terapi yang akan diberikan, bagi gangguan kejiwaan akibat induksi narkoba tidak membutuhkan pengobatan psikiatrik jangka panjang. Kondisi dual diagnosis banyak dialami beberapa residen pada berbagai program terapi dan rehabilitasi, termasuk program TC. Pendekatan konvensional dengan sistem yang sangat terstruktur seringkali tidak dapat mengakomodasi kondisi pasien dual diagnosis.

Beberapa perangkat TC justru menjadi pemicu timbulnya kondisi gangguan kejiwaan yang lebih buruk. Hal ini terutama terjadi apabila staf tidak peka pada kondisi psikologis masing-masing residen dan menerapkan perangkat TC secara kaku. Gejala-gejala gangguan kejiwaan pada penderita dual diagnosis seringkali tidak dapat langsung dikenali pada tahap penerimaan. Untuk itu proses asesmen perlu dilakukan dengan seksama dan menyeluruh, sehingga potensi masalah kejiwaan dapat diantisipasi sejak dini. Untuk itu dalam asesmen awal sudah menjadi suatu prosedur yang rutin untuk menanyakan riwayat gangguan jiwa baik pada residen maupun keluarga. Mereka yang memiliki masalah kejiwaan sebagai masalah primer, menggunakan narkoba seringkali untuk mengatasi masalah kejiwaannya (self-medicated user). Mereka yang gelisah, mudah beralih perhatian, terokupasi pada hal-hal tertentu, mungkin saja menggunakan narkoba jenis depresan yang dapat membantunya untuk lebih tenang. Sebalik nya, mereka yang punya kecenderungan depresif dapat tertarik pada narkoba jenis stimulansia untuk dapat membuatnya lebih bergairah. Beberapa jenis narkoba itu sendiri dapat memicu timbulnya masalah kejiwaan yang pada awalnya tersembunyi (drug-induced psychotic), diantaranya adalah amphetamine type stimulant (ATS) seperti shabu, ecstasy, juga ganja dan zat-zat halusinogenik lain.

Penatalaksanaan residen dual diagnosis tentu saja tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan residen pada umumnya. Perlu rencana terapi yang fleksibel, mengikuti perkembangan residen dari waktu ke waktu. Beberapa TC di Amerika Serikat, termasuk Day-top Village, Inc. memiliki program TC khusus untuk penderita dual diagnosis. Meskipun aturan utama (cardinal rules) TC adalah no drugs, no sex, no violence, dalam hal kondisi dual diagnosis, perlu penatalaksanaan medis melibatkan dokter ahli jiwa, khususnya pemberian farmakoterapi yang dibutuhkan untuk membantu residen agar dapat berfungsi secara sosial. Larangan penggunaan obat-obat jiwa yang diresepkan dokter justru dapat memicu timbulnya kondisi gangguan kejiwaan yang lebih berat.

Daftara Pustaka:

BNN, 2012. Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community (Tc). Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 422/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza. 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/402/2014 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Konsensus Tatalaksana Adiksi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia.

Program Kerja Direktorat Penguatan Lembaga Rehailitasi Instansi Pemerintah Deputi Rehabilitasi BNN TA.  2018.

Penulis: 
Ns. Mewasusnita, S. Kep
Sumber: 
Perawat Rumah Sakit Jiwa Daerah