3 (TIGA) PILAR UTAMA PROFESIONALISME PERAWAT

Dalam paham bermasyarakat di Indonesia, ada sebuah kalimat yang mendasar, yaitu: ”Jadikan Hukum Panglima”, yang artinya segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan, harus berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Produk hukum dapat berupa yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat dicontohkan seperti Undang-Undang, atau banyak turunannya yang antara lain Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan lain sebagainya. Atau hukum tertulis seperti hukum pidana yang dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta hukum perdata yang dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata. Sedangkan hukum yang tidak tertulis seperti ketentuan adat istiadat atau kebiasaan disuatu daerah.

Dalam kehidupan profesionalisme tenaga kesehatan, termasuk profesi keperawatan, juga bergerak berlandaskan hukum yang berlaku di negara Indonesia, yang terutama yaitu Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Aktivitas perawat lebih sering dikenal dengan “Praktik Keperawatan”. Didalam pasal 28 ayat (3) UU Keperawatan disebutkan bahwa “Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional”. Bagaimana praktik keperawatan dapat dikembangkan? Didalam pasal 53 ayat (2) UU Keperawatan juga disebutkan bahwa “Pengembangan Praktik Keperawatan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan keprofesionalan Perawat”. Juga di pasal yang sama di ayat (4) disebutkan “ Dalam hal meningkatkan keprofesionalan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan, pemilik atau pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memfasilitasi Perawat untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan”.

Pendidikan berkelanjutan seperti yang terdapat dalam ketentuan undang-undang diatas merupakan salah satu pilar utama  dalam pengembangan profesionalisme keperawatan dari tiga (3) pilar utama, yang disebut Segitiga Profesionalisme Perawat. Pilar yang pertama yaitu proses Kredensial Keperawatan, kedua Peningkatan Mutu Profesi Keperawatan (yang didalamnya terdapat proses pendidikan berkelanjutan ) dan ketiga yaitu Peningkatan Etik dan Disiplin. Ketiga pilar ini berakar dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan. Jika ketiganya berjalan seiring dan bekerja secara maksimal, maka dapat dijamin bahwa profesionalisme dari profesi keperawatan dapat terjaga dengan sangat baik.

Kredensial Keperawatan yaitu suatu proses pengumpulan bukti-bukti dari seorang perawat yang kompeten dibidangnya untuk kemudian dilakukan verifikasi terhadap bukti-bukti tersebut sehingga output yang dihasilkan adalah adanya kewenangan klinik yang diperoleh seorang perawat. Kewenangan klinik merupakan suatu keistimewaan dan hak khusus yang dimiliki oleh perawat yang dikenal sebagai clinical privilege. Dengan adanya clinical privilege, dapat dipastikan bahwa perawat yang bekerja di suatu institusi adalah perawat yang handal dan mempunyai profesionalisme yang sangat baik. Institusi kesehatan seperti Rumah Sakit diharuskan melakukan proses kredensialing sebagai salah satu syarat demi terwujudnya tata kelola Rumah Sakit yang baik (Good Hospital Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance). Dalam hal ini Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Bangka Belitung sebagai RSJD satu-satunya di Provinsi Bangka Belitung, konsisten dalam melakukan proses kredensial perawat demi tercapainya profesionalitas perawat yang bekerja di RSJD Prov Babel dan terjaganya keselamatan pasien (patient safety).

Peningkatan mutu profesi menjadi pilar kedua yang mutlak diperhatikan oleh profesi perawat agar pasien sebagai penerima layanan mendapatkan pelayanan yang bermutu tinggi. Apalagi perkembangan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini, praktik perawat selalu berkembang kearah teknologi yang modern. Seperti penggunaan IT (Informasi Teknologi) dalam praktik, dimana data sangat banyak yang harus diolah  ditengah-ditengah aktifitas perawat melayani pasien. Hal ini dapat dikembangkan dalam Teknologi Informatika Keperawatan.

Teknologi Informatika Keperawatan dapat mengurangi penggunaan kertas dan mengoptimalkan efisiensi waktu dalam melakukan pelayanan. Dapat berupa data dasar profil keperawatan sesuai area praktik, data yang menyangkut pasien seperti Catatan Kesehatan Eletronik (Electronic Health Record/EHR) dan lain sebagainya. Juga teknologi yang dapat dikembangkan di Rumah Sakit Jiwa seperti teknologi  layanan konsultasi perawat jiwa kepada masyarakat di rumah, sehingga mengurangi frekuensi masuknya pasien dalam situasi emergency psikiatri ke Rumah Sakit Jiwa. Dan  manfaatnya bagi pasien adalah berkurangnya biaya untuk perawatan pasien.

Seiring perkembangan teknologi, juga dibutuhkan kompetensi-kompetensi yang baru dari dunia keperawatan. Untuk itu dibutuhkan program pendidikan berkelanjutan keperawatan. Program ini menjadi panduan bagi perawat untuk mengembangkan diri lewat bangku kuliah, seminar, workshop dan berbagai kegiatan diklat (pendidikan dan pelatihan). Penulis memperhatikan pendidikan berkelanjutan keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Bangka Belitung sangat diutamakan untuk meningkatkan profesionalisme keperawatan lewat kegiatan-kegiatan pengembangan diri diatas.

Mutu profesi keperawatan juga dapat dijaga lewat mekanisme yang dinamakan audit mutu keperawatan. Audit dilakukan dengan membahas kasus/isu yang terkait dengan peningkatan profesionelisme perawat. Kemudian dilakukan proses pendampingan lewat peran preseptor/mentor yang handal kepada perawat kompeten yang membutuhkan pendampingan. Pemantauan kualitas mutu profesi keperawatan juga dapat melalui journal reading/hasil riset. Dengan peningkatan mutu profesi, maka output yang diharapkan yaitu kompetensi pada perawat klinik sesuai dengan kebutuhan pelayanan keperawatan Rumah Sakit.

Peningkatan Etik dan Disiplin profesi perawat menjadi pilar ketiga dalam usaha meningkatkan profesionalisme keperawatan dan melindungi pasien dari pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan yang tidak profesional. Perawat dalam melakukan praktik harus menerapkan prinsip-prinsip etik yang terdapat dalam kode etik keperawatan. Jika tidak maka perawat dihadapkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat seperti yang sudah dijelaskan diawal seperti hukum pidana dan perdata. Mekanisme yang ada di institusi kesehatan seperti Rumah Sakit dalam menjaga etik dan disiplin profesi keperawatan dapat berupa pembinaan etik seperti pencegahan terjadinya pelanggaran dilema etik, pelatihan  mengenai etik keperawatan dan penangangan kasus etik.

Pada akhirnya dengan meningkatkan mutu dari profesi keperawatan, maka dengan sendirinya dapat menjaga profesionalisme keperawatan. Tenaga keperawatan yang bemutu lewat proses kredensial, peningkatan kinerja dan pendidikan berkelanjutan, menyebabkan peningkatan mutu asuhan keperawatan yang dapat dilihat dari pencapaian indikator pelayanan dan kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) serta audit keperawatan yang baik. Yang outputnya adalah meningkatnya mutu pelayanan klinis lewat evaluasi kepuasan pasien dan keluarga.

 

Daftar pustaka :

UU Keperawatan No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

PerMenKes No.49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan

Penulis: 
Aswin Hardi,S.Kep
Sumber: 
Humas RSJ Babel

Artikel

05/10/2017 | Boifrida,S.Kep.Ns
30/09/2017 | Boifrida,S.Kep.Ns
29/09/2017 | Rahmawati,S.Psi,M.Psi
19/09/2017 | dr Imelda Gracia Gani,Sp.KJ
30/06/2016 | Wieke Erina Ariestya, S.Kep.Ners
3,664 kali dilihat
30/05/2016 | Sri Chandra Dewi, SKM
738 kali dilihat
04/04/2016 | Sri Chandra Dewi, SKM (Perekam Medis)
664 kali dilihat
03/12/2015 | dr. H Heru Effendi, Sp.KJ
412 kali dilihat
14/11/2015 | Sri Ayu Indayani, S. Farm., Apt
371 kali dilihat

ArtikelPer Kategori